Dasar Hukum

---

1. Undang - Undang RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 

4. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 tahun 2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan. 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT PLN.

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 46 tahun 2017 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

---